Koran Gratis - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan memeriksa kembali hasil Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statiatik (BPS) DKI Jakarta. Menurutnya, hasil ini belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Ada daerah yang rawan, tapi tingkat kepuasan masyarakatnya (terhadap pelayanan birokrasi) tinggi, itu yang mesti kita lihat. Jadi walaupun daerah sulit, tapi lurah dan camatnya melayani," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (3/3/2014).
"Tapi itu bisa juga karena lurah dan camatnya ikut main (berbuat curang seperti masyarakat). Jadi mereka sama-sama gendeng," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, BPS DKI Jakarta telah menyusun IPKS dan IKM terhadap 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Hasilnya, ada 10 kelurahan yang memiliki tingkat kerawanan sosial yang tergolong tinggi.
Selain itu, kata pria yang akrab disapa Ahok itu, ada sebuah daerah yang aparatnya telah bekerja baik, tetapi kepuasan masyarakatnya rendah. Hal itu banyak terjadi di daerah-daerah yang terjadi penertiban, seperti Tanah Tinggi, Jakarta Pusat; dan Pluit, Jakarta Utara. Namun, kata dia, ada pula data yang memperlihatkan jika si pemberi nilai, dalam hal ini wali kota, memberi penilaian yang kurang teliti.
"Ada wali kota yang ngasih nilai tinggi, kayak Jakarta Barat ngasih nilai A semua. Terlalu baik nilainya. Ada juga yang pelit ngasih nilai, kayak Wali Kota Jakarta Utara, semua dikasih B," ujarnya.
Lebih lanjut, Ahok berharap agar ke depannya perbaikan nilai daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi difokuskan pada pembenahan kawasan kumuh dan peningkatan standar hidup layak.
Berikut ini 10 kelurahan yang memiliki kerawanan sosial paling tinggi:
Jakarta Pusat
1. Kelurahan Kampung Rawa
2. Kelurahan Galur
3. Kelurahan Tanah Tinggi
4. Kelurahan Kartini
Jakarta Utara
5. Kelurahan Kali Baru
6. Kelurahan Penjaringan
7. Kelurahan Ancol
8. Kelurahan Lagoa
Jakarta Timur
9. Kelurahan Kampung Melayu
Jakarta Selatan
10. Kelurahan Manggarai
Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo di Balaikota Jakarta menjelaskan, ada beberapa aspek yang dinilai dalam pemetaan IPKS. Aspek itu meliputi kemiskinan, lingkungan, kesehatan, prasarana fisik, modal sosial, perekonomian, serta keamanan dan ketertiban.
Indikator kemiskinan dapat dilihat dari satu variabel, yaitu kemiskinan. Sedangkan indikator lingkungan dan kesehatan, variabelnya meliputi saluran air, tumpukan sampah, bantaran sungai, dan kejadian demam berdarah dengue (DBD).
Untuk indikator prasarana fisik, variabelnya dapat dilihat dari rawan banjir, rawan kebakaran, permukiman kumuh, dan kepadatan penduduk. Sementara indikator modal sosial dilihat dari variabel keberadaan tempat ibadah, kerja bakti, arisan, dan pembinaan sosial.
Untuk indikator ekonomi, variabelnya dapat dilihat dari keberadaan bank, pegadaian, IKKR, jasa, dan industri sedang. Sementara indikator terakhir, yakni keamanan dan ketertiban, variabelnya dapat dilihat dari kejadian tindak pidana, kejadian tawuran, dan keberadaan satuan tenaga pengamanan.
"Ada daerah yang rawan, tapi tingkat kepuasan masyarakatnya (terhadap pelayanan birokrasi) tinggi, itu yang mesti kita lihat. Jadi walaupun daerah sulit, tapi lurah dan camatnya melayani," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (3/3/2014).
"Tapi itu bisa juga karena lurah dan camatnya ikut main (berbuat curang seperti masyarakat). Jadi mereka sama-sama gendeng," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, BPS DKI Jakarta telah menyusun IPKS dan IKM terhadap 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Hasilnya, ada 10 kelurahan yang memiliki tingkat kerawanan sosial yang tergolong tinggi.
Selain itu, kata pria yang akrab disapa Ahok itu, ada sebuah daerah yang aparatnya telah bekerja baik, tetapi kepuasan masyarakatnya rendah. Hal itu banyak terjadi di daerah-daerah yang terjadi penertiban, seperti Tanah Tinggi, Jakarta Pusat; dan Pluit, Jakarta Utara. Namun, kata dia, ada pula data yang memperlihatkan jika si pemberi nilai, dalam hal ini wali kota, memberi penilaian yang kurang teliti.
"Ada wali kota yang ngasih nilai tinggi, kayak Jakarta Barat ngasih nilai A semua. Terlalu baik nilainya. Ada juga yang pelit ngasih nilai, kayak Wali Kota Jakarta Utara, semua dikasih B," ujarnya.
Lebih lanjut, Ahok berharap agar ke depannya perbaikan nilai daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi difokuskan pada pembenahan kawasan kumuh dan peningkatan standar hidup layak.
Berikut ini 10 kelurahan yang memiliki kerawanan sosial paling tinggi:
Jakarta Pusat
1. Kelurahan Kampung Rawa
2. Kelurahan Galur
3. Kelurahan Tanah Tinggi
4. Kelurahan Kartini
Jakarta Utara
5. Kelurahan Kali Baru
6. Kelurahan Penjaringan
7. Kelurahan Ancol
8. Kelurahan Lagoa
Jakarta Timur
9. Kelurahan Kampung Melayu
Jakarta Selatan
10. Kelurahan Manggarai
Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo di Balaikota Jakarta menjelaskan, ada beberapa aspek yang dinilai dalam pemetaan IPKS. Aspek itu meliputi kemiskinan, lingkungan, kesehatan, prasarana fisik, modal sosial, perekonomian, serta keamanan dan ketertiban.
Indikator kemiskinan dapat dilihat dari satu variabel, yaitu kemiskinan. Sedangkan indikator lingkungan dan kesehatan, variabelnya meliputi saluran air, tumpukan sampah, bantaran sungai, dan kejadian demam berdarah dengue (DBD).
Untuk indikator prasarana fisik, variabelnya dapat dilihat dari rawan banjir, rawan kebakaran, permukiman kumuh, dan kepadatan penduduk. Sementara indikator modal sosial dilihat dari variabel keberadaan tempat ibadah, kerja bakti, arisan, dan pembinaan sosial.
Untuk indikator ekonomi, variabelnya dapat dilihat dari keberadaan bank, pegadaian, IKKR, jasa, dan industri sedang. Sementara indikator terakhir, yakni keamanan dan ketertiban, variabelnya dapat dilihat dari kejadian tindak pidana, kejadian tawuran, dan keberadaan satuan tenaga pengamanan.
