Koran Gratis - Baru pemilihan legislatif yang digelar, namun berbagai media besar Amerika Serikat langsung menyoroti prospek pemilihan presiden Indonesia Juli nanti yang akan menampilkan Joko Widodo, tokoh mirip Presiden Amerika Serikat Barack Obama terkait perjalanan politiknya.
“Kandidat yang dikenal sebagai Jokowi ini memiliki persamaan dengan Obama, karena dalam kasus ini kandidat yang relatif tak terkenal bisa menyedot perhatian nasional,” kata CNN mengutip pakar politik Douglas Ramage di Bower Group Asia.
CNN menambahkan popularitas Jokowi menjadi fenomena sangat unik, karena dia memiliki “aura Teflon”: tidak ada kritikan yang bisa menempel lama di tubuhnya.
Sedangkan media bisnis terkemuka, Financial Times, menulis: “Mr. Widodo, yang seperti Obama melesat dari semula orang tak terkenal, masih menjadi yang terdepan untuk pilpres bulan Juli nanti.”
The Wall Street Journal mengatakan profil Jokowi menanjak menjadi seorang megastar sejak dia memenangi pemilihan gubernur Jakarta 2012 dari posisi underdog.
“Mantan eksporter mebel ini dianggap sebagai pendatang baru yang bersih dan seadanya di negara di mana korupsi mewabah dan kepemimpinan bergaya otokrasi telah menjadi norma,” tulis WSJ.
Secara tersirat, media-media itu juga menunjukkan “rasa prihatin” bahwa PDIP di luar dugaan tidak bisa memenangi suara di atas 25% yang menjadi syarat untuk bisa mencalonkan Jokowi tanpa perlu berkoalisi.
“Hasil penghitungan awal menunjukkan pilpres di perekonomian terbesar Asia Tenggara ini bulan Juli nanti akan lebih rumit dari ramalan para analis sebelumnya, yang bisa memperkeruh kondisi ekonomi Indonesia,” tulis WSJ merujuk pada keharusan PDIP untuk berkoalisi agar bisa mengajukan capres.
“Secara historis, pembentukan koalisi dan politik dagang kuda telah memperlambat program reformasi ekonomi.”
Jika Jokowi memenangi pilpres, PDIP tetap harus membangun koalisi yang lebih luas dengan parpol-parpol lain di DPR, dibandingkan jika misalnya partai itu bisa mendapat perolehan suara seperti yang diharapkan semula, kata Financial Times.
Para analis khawatir bahwa pemerintahan yang seperti ini akan menghalangi upaya Jokowi untuk mengatasi masalah-masalah yang mendasar seperti kesenjangan sosial dan infrastruktur yang tidak memadai, tulis FT.
“Satu penyebab kenapa pemerintahan yang sekarang berjalan agak loyo adalah karena ‘koalisi pelangi’ multi parpol yang harus dijaganya di parlemen, yang terbukti memperlambat laju reformasi ekonomi,” kata FT mengutip Wellian Wiranto, ekonom OCBC yang berbasis di Singapura.
Reuters mengatakan bahwa Jokowi belum bisa banyak memberi petunjuk tentang kebijakannya sebagai calon presiden, namun popularitasnya selama ini ditentukan oleh gayanya memimpin ibu kota yang tak banyak basa-basi, dengan menuntut para birokrat di bawahnya untuk bekerja dengan benar dan fokus pada kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup warga biasa di Jakarta.
“Parlemen kemungkinan akan sangat terfregmentasi karena banyak parpol yang relatif mendapat suara besar, dan posisi tawar mereka akan kurang lebih setara," kata Reuters mengutip pengamat CSIS, Philips Vermonte.
“Ini akan membawa pengaruh besar pada presiden baru karena dia nanti harus memperhatikan situasi di parlemen dan banyaknya pemain politik di sana.”
